Language :

Kunjungan Komisi VI DPR RI & KPPU di Universitas Internasional Batam



Kunjungan Komisi VI DPR RI & KPPU di Universitas Internasional Batam

Batam dikenal sebagai kota industri. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang semakin berkembang pesat di Kota Batam. Seiring dengan hal tersebut, perlu adanya payung hukum yang menaunginya. Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar (market economy). Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar.

Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) telah banyak memberikan arti bagi perubahan dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. UU No. 5 Tahun 1999 sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka. Namun demikian, kehadiran UU No.5 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali dan disempurnakan, karena banyaknya persoalan yang dialami dalam implementasinya

Dalam hal ini, pada tanggal 5 Oktober 2017 di Universitas Internasional Batam diadakan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam FGD ini adalah mengenai kedudukan KPPU sebagai lembaga dalam UU No. 5 Tahun 1999, Persoalan definisi dari pelaku usaha yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1999, mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha. Dosen Universitas Internasional Batam yaitu Bapak. Lu Sudirman, S.H., M.M.,M.Hum dan Bapak. Florianus Yudhi Priyo Amboro,S.H.,M.Hum memberikan masukan dalam menyempurnakan RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1999.