Language :

NATIONAL OCEAN POLICY : MENINGKATKAN KESELAMATAN PELAYARAN DAN PERLINDUNGAN LAUT



NATIONAL OCEAN POLICY : MENINGKATKAN  KESELAMATAN PELAYARAN DAN PERLINDUNGAN LAUT

Pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu menerapkan suatu kebijakan kelautan nasional (National Ocean Policy) dengan sebaik mungkin guna mendorong kemajuan sektor kemaritiman di Indonesia. Wakil Ketua KNKT, Haryo Satmiko melihat pentingnya peningkatan standar keselamatan pelayaran guna menekan biaya jasa pelayaran di Indonesia. Rendahnya standar keselamatan di Indonesia menyebabkan tingginya biaya asuransi yang harus dikeluarkan perusahaan pelayaran. “Sebagai perbandingan, apabila perusahaan pelayaran di Indonesia harus membayar premi asuransi sebesar 1 Milyar, perusahaan di Singapura kemungkinan hanya dibebani setengahnya”. Meningkatnya standar keselamatan pelayaran akan menurunkan risiko kecelakaan sehingga akan berkorelasi positif dengan reduction cost asuransi perkapalan.

Berdasarkan data KNKT, jenis kecelakaan kapal paling banyak terjadi adalah kebakaran, lalu disusul tubrukan/benturan dan hilangnya objek kapal. Adapun dari area persebarannya, mayoritas kecelakaan terjadi di laut Jawa dan selat Karimata. Untuk mengatasi hal tersebut Direktorat Kenavigasian berupaya untuk menekan risiko kecelakaan dengan  meningkatkan infrastruktur Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Sarana Telekomunikasi Pelayaran maupun rekayasa alur kapal. “Kami terus berupaya membenahi infrastruktur kenavigasian,  sebagai contoh standar infrastruktur yang dimiliki pelabuhan Batam sudah dilevel yang sama dengan pelabuhan di Singapura” ujar Capt.Andi Aswan dari Direktorat Kenavigasian Kementerian Perhubungan. Namun memang diakuinya bahwa penguatan aspek hukum dan fungsi pengawasan dilapangan masih harus ditingkatkan karena masih terbatasnya tenaga investigator lapangan yang dimiliki pemerintah.

Dalam mencermati aspek hukum tersebut, pengajar hukum Internasional UIB, Drs. Muhammad Ihsan, M.H melihat bahwa sumber hukum positif yang ada saat ini sudah memadai baik dari instrument hukum nasional maupun internasional. Pokok permasalahannya terletak pada bagaimana menegakkan otoritas laut yang kuat mengingat saat ini setidaknya ada 13 intansi yang diberikan wewenang dalam menegakkan hukum kelautan dan kemaritiman. Oleh sebab itu keluarnya Perpres No.16 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia diharapkan dapat mengatasi problem praktis baik yang bersifat jangka pendek hingga jangka panjang di bidang kemaritiman.

 

PERLINDUNGAN LAUT

Salah satu isu penting dalam perencanaan kebijakan kelautan nasional adalah masalah perlindungan lingkungan laut.  Pencemaran laut dapat saja bersumber dari darat, aktivitas dasar laut, aksi dumping maupun aktivitas perkapalan. Sebagai negara yang berada diposisi silang jalur pelayaran Internasional, perairan laut di Indonesia sangat rentan tercemar.

Menurut Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M., instrumen hukum Internasional seperti UNCLOS 1982 khususnya Bab XII yang berjudul “Protection and Preservations of The Marine Environment” sudah memberikan panduan dasar bagi negara untuk menjaga dan melindungi wilayah laut. Oleh sebab itu tidaklah berlebihan apabila pengaturan bab tersebut disebut sebagai The Constitutions of The Oceans. Menurut Guru Besar Unpad tersebut, yang perlu diperhatikan saat ini ialah assesment kemeritiman seperti tabulasi data dan monitoring kekayaan sumber daya kelautan di Indonesia.

Rendahnya assesment kemaritiman nasional dibenarkan oleh  Nicolas Manoppo dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kemlu. Selama perkara pencemaran laut, pemerintah kesulitan dalam membuktikan klaim nilai kerugian materiilnya karena tidak tersedianya data pendukung untuk membuktikan nilai kerugian baik sebelum dan setelah pencemaran. Dalam kasus Montara yang mencemari perairan laut Timor, pemerintah berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat baik dilevel nasional maupun multilateral. Pada tingkatan multilateral, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah mebawa isu Montara dan Pencemaran PT. PTTEP Australia kedalam sidang ke 100-103 IMO(International Maritime Organization) namun belum berhasil karena penolakan dari beberapa negara seperti Brazil, Panama dan Argentina. Tanpa adanya konsensus diantara negara anggota, maka proposal yang diajukan salah satu negara anggota tidak dapat dibahas. Meskipun demikian, saat ini pemerintah terus berjuang menegakkan keadilan bagi masyakakat laut Timor. Setelah Pengadilan Federal Australia menerima legal standing dari gugatan Class Action yang diajukan masyarakat Laut Timor, saat ini Kemenko Kemaritiman sedang menghimpun assestment data kerugian yang dapat mendukung klaim class action tersebut.


ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr