Language :

Pembahasan RUU Penyadapan antara DPR RI dengan Dosen Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam



Pembahasan RUU Penyadapan antara DPR RI dengan Dosen Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

Aksi sadap-menyadap bukan hal baru di Indonesia, cukup banyak aksi penyadapan yang terungkap beberapa tahun terakhir dengan target tak hanya pejabat publik, tetapi juga pengusaha dan warga Indonesia sendiri. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan sudah terdapat dalam beberapa undang-undang, akan tetapi tidak mengatur penyadapan secara rinci. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan sudah terdapat dalam beberapa undang-undang, akan tetapi tidak mengatur penyadapan secara rinci.

 

Oleh sebab itu, DPR RI mulai merancang RUU Tentang penyadapan karena sudah dianilai merupakan sebuah urgensi. Pada Selasa, 12 September 2017 diadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Pemateri dalam kegiatan FGD ini yaitu pertama, Ibu. Rina Shahriyani Shahrullah, SH.,MCL.,PhD. dengan materi “Penyadapan Dalam Konteks Hukum Internasional”.  Dalam konteks internasional, negara yang disadap dapat mengkriminalisasi kegiatan spionase yang dilakukan oleh intilijen asing di wilayah kedaulatannya sesuai dengan aturan nasionalnya apabila pelaku berada di negara tersebut. Kegiatan penyadapan pada dasarnya adalah dilarang karena melanggar HAM (Hak Privasi) warga negara. Universal Declaration  of Human Rights (UDHR) tahun 1948. Pasal 12 UDHR: No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to protection of the law against such nterference or attacks.Pasal 17 ayat 1 dan 2 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966: tidak seorang pun dengan sewenang-wenang dan melanggar hukum terhadap privasi, keluarga, rumah atau secara tidak sah diserang kehormatannya dan reputasinya, dan setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan tersebut. Pasal ini jelas menyatakan bahwa setiap individu tidak diperkenankan untuk mengganggu ataupun menyerang privasi seseorang dengan melawan hukum.

Pemateri kedua, yaitu Bapak. Eko Nurisman, SH., M.H dengan materi “Urgensi dari RUU Penyadapan”.  Menurt Pak Eko “Tidak ada mekanisme pemantauan dan kontrol yang seragam terhadap intitusi yang melakukan penyadapan.  Akibatnya HAM atas privasi yang mencakup hak privasi keluarga dan komunikasi dan korespodensi menjadi rentan dilanggar.”