KUHP Baru digugat
Penulis: Ryo Tanamal Daulay, S.H. (2452035) Sumber: Tagar.co KUHP baru Pemerintah telah mengimplementasikan KUHP Nasional dan KUHAP yang baru mulai tanggal 2 Januari 2026, sebagai tonggak sejarah yang mengakhiri era hukum warisan kolonial dan Orde Baru. Langkah ini diharapkan dapat membangun fondasi sistem hukum pidana yang lebih manusiawi, sesuai dengan nilai – nilai keindonesiaan dan […]
Pembahasan RUU Perampasan Aset dimulai
Penulis: Ryo Tanamal Daulay, S.H. (2452035) Sumber: Kompas.com Apa itu UU perampasan aset ? Pembahasan Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mulai dilakukan di Komisi III DPR RI dengan pemaparan perkembangan penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU oleh Kepala Badan Kehormatan DPR, Prof. Bayu Dwi Anggono. Salah satu pijakan filosofis […]
Child Grooming sebagai Ancaman tersembunyi di Ruang Digital: Menimbang Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Anak.
Penulis: Hikma Laili (2451096) Sumber: ChatGPT Perbincangan mengenai child grooming belakangan ini semakin sering muncul di ruang publik, terutama ketika isu ini diangkat melalui cerita populer maupun pemberitaan media. Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah buku Broken Strings karya Aurelie Moeremans yang ditulis berdasarkan kisah nyata. Melalui kisah tersebut, kita dapat melihat bagaimana sebuah […]
Tarik Ulur Pilkada Melalui DPRD
Foto: Indonesia Corruption Watch Penulis: Ryo Tanamal Daulay, S.H. (2452035) Pilkada Melalui DPRD Berkembangnya wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memicu penolakan luas dari publik karena dianggap melemahkan prinsip kedaulatan rakyat dan tidak didukung alasan yang kuat. Temuan survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap mekanisme ini sangat rendah, […]
Restorative Justice di Indonesia antara Idealisme Keadilan dan Realitas Diskresi Aparat Penegak Hukum
Penulis: Ritki Wijaya (2451133) Sumber: KOMPAS.com Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia kembali menjadi perhatian publik sejak diberlakukannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberi wewenang kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan jika mekanisme keadilan restoratif sudah terpenuhi, termasuk pemulihan antara korban dan pelaku. Menurut […]