Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan mutu akademik dengan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peninjauan Kurikulum Program Studi Magister Hukum pada Jumat, 4 Juli 2025. Acara ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kurikulum dengan dinamika kebutuhan masyarakat, profesi, dan dunia internasional, serta untuk menjaring masukan dari para alumni, pengguna lulusan, dan mitra institusional.
Kegiatan FGD ini dibuka oleh Ketua Program Studi Magister Hukum dan menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk alumni, perwakilan praktisi hukum, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Diskusi berlangsung intensif dan mencakup berbagai aspek kurikulum, praktik keprofesian, serta strategi internasionalisasi dan pemberdayaan alumni.
Salah satu alumni, dr. Fajri Ishaq, M.H., selaku Direktur RS Graha Hermine dan lulusan MH Batch 12, menekankan pentingnya mempertahankan program-program pengabdian kepada masyarakat dan internasionalisasi seperti International Sharing Forum dan webinar global. Beliau mempertanyakan, “Mampukah kampus tetap menjadi ruang pengembangan diri bagi alumninya? Bisakah alumni tetap mengakses fasilitas, riset, dan berkolaborasi dengan kampus setelah lulus?”
Nukila Evanty, J.D., Direktur Women Working Group (WWG), menggarisbawahi urgensi pendekatan implementatif terhadap hukum. Ia menyarankan agar mahasiswa dilatih untuk “engage with the community”, belajar membuat surat pengaduan, memahami mekanisme internasional, serta mengikuti field study dan riset berbasis kasus.
Dari sisi pengguna lulusan, Sylvana Agnetha, W.W., M.H. dari Rainer Wagyu Law Office, menyampaikan bahwa walaupun lulusan Magister Hukum UIB memahami teori, masih perlu penguatan pada keterampilan praktis seperti penggunaan OSS (Online Single Submission), penyusunan legal memorandum, interpretasi hukum, serta penguasaan sistem NIB dan izin usaha. Ia menyarankan adanya workshop yang melibatkan kementerian seperti BKPM dan Kemenperin.
Indri Ceria, sebagai pengamat kurikulum, mengusulkan integrasi studi kasus yang lebih relevan terutama dalam mata kuliah investasi, mengingat posisi strategis Batam sebagai kawasan investasi tinggi. Dosen Fakultas Hukum UIB, Assoc. Prof. Rina Shahriyani Shahrullah, Ph.D., menjelaskan bahwa pemetaan kurikulum terus dilakukan, termasuk penyelarasan mata kuliah fastrack dan penguatan kajian hukum perdata internasional serta hak asasi manusia baik secara nasional maupun internasional.
Perwakilan dari PTUN Tanjungpinang, seperti Tesa Matondang dan Ibu Yuni, mengharapkan lulusan sudah memiliki kemampuan menyusun legal opinion, menguasai regulasi OJK, BI, serta memiliki keterampilan litigasi yang kuat. Mereka juga menyambut baik program magang Merdeka Belajar dari UIB. Alumni lainnya, Dr. Budi Yardi dari Polda Kepri, mengusulkan agar kurikulum hukum bisnis dan HAM diperkuat dengan mata kuliah Hukum Perpajakan dan Hukum Keamanan Siber. Ia menambahkan bahwa kegiatan PKM perlu diarahkan lebih pada edukasi hukum daripada sekadar kegiatan sosial.
“Penting bagi program studi untuk secara berkala melakukan pembaruan kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan praktik hukum di lapangan. Dosen dan mahasiswa perlu terus diberi ruang untuk bertumbuh bersama,” ujar Tantimin, S.H., M.H., sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
“Kurikulum Program Studi Magister Hukum harus dapat membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis yang mendalam dan keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan profesi hukum masa kini, khususnya pada isu hukum bisnis dan HAM,” tambah Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H., dosen Program Studi Magister Hukum.
Sementara itu, Mustari, S.H., selaku Ketua DPC PERADI Batam menekankan, “UIB sebagai institusi mitra strategis harus dapat mencetak calon advokat yang siap menghadapi kompleksitas persoalan hukum, dengan menguasai tidak hanya substansi hukum tetapi juga dinamika praktik dan etika profesi.”.
Program Magister Hukum
Universitas Internasional Batam
