Pembahasan RUU Perampasan Aset dimulai
Penulis: Ryo Tanamal Daulay, S.H. (2452035) Sumber: Kompas.com Apa itu UU perampasan aset ? Pembahasan Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mulai dilakukan di Komisi III DPR RI dengan pemaparan perkembangan penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU oleh Kepala Badan Kehormatan DPR, Prof. Bayu Dwi Anggono. Salah satu pijakan filosofis […]
Child Grooming sebagai Ancaman tersembunyi di Ruang Digital: Menimbang Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Anak.
Penulis: Hikma Laili (2451096) Sumber: ChatGPT Perbincangan mengenai child grooming belakangan ini semakin sering muncul di ruang publik, terutama ketika isu ini diangkat melalui cerita populer maupun pemberitaan media. Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah buku Broken Strings karya Aurelie Moeremans yang ditulis berdasarkan kisah nyata. Melalui kisah tersebut, kita dapat melihat bagaimana sebuah […]
Tarik Ulur Pilkada Melalui DPRD
Foto: Indonesia Corruption Watch Penulis: Ryo Tanamal Daulay, S.H. (2452035) Pilkada Melalui DPRD Berkembangnya wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memicu penolakan luas dari publik karena dianggap melemahkan prinsip kedaulatan rakyat dan tidak didukung alasan yang kuat. Temuan survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap mekanisme ini sangat rendah, […]
Restorative Justice di Indonesia antara Idealisme Keadilan dan Realitas Diskresi Aparat Penegak Hukum
Penulis: Ritki Wijaya (2451133) Sumber: KOMPAS.com Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia kembali menjadi perhatian publik sejak diberlakukannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberi wewenang kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan jika mekanisme keadilan restoratif sudah terpenuhi, termasuk pemulihan antara korban dan pelaku. Menurut […]
Basa Basi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi
Penulis: Nadia Putri Pratama (2451130) Sumber: ChatGPT Kebebasan berpendapat sering kali didengungkan sebagai mahkota dalam sistem demokrasi yang sehat. Tanpa adanya ruang bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun keberatan terhadap kebijakan pemerintah, sebuah negara hanyalah menjalankan demokrasi prosedural tanpa substansi. Kebebasan ini bukan sekadar aksesoris politik, melainkan mekanisme kontrol yang memastikan kekuasaan tidak […]
Pidana di Bawah Lima Tahun dalam KUHP Baru: Dari Penjara ke Pengawasan dan Kerja Sosial
Penulis: Ritki Wijaya (2451133) Sumber: Gramedia Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menandai perubahan penting dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia. Salah satu poin krusial adalah ketentuan bahwa pidana di bawah lima tahun tidak selalu harus dijatuhi hukuman penjara, melainkan dapat diganti dengan pidana pengawasan atau kerja sosial. Wakil Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa […]
Analisis Hukum atas Penerapan Kecerdasan Buatan Sebagai Pejabat Pemerintah di Albania
Penulis: Ritki Wijaya (2451133) Sumber: iNEWS Albania menarik perhatian dunia ketika Perdana Menteri Edi Rama mengangkat entitas kecerdasan buatan bernama Diella sebagai “menteri” yang bertugas mengawasi tender publik dan memerangi korupsi dalam pemerintahan. Diella diposisikan sebagai anggota kabinet virtual yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi diberi tugas untuk menilai setiap tender publik guna menjadikannya “100 % bebas […]
Korupsi tetapi direhabilitasi?
Penulis: Ryo Tanamal Daulay, S.H. (2452035) Sumber: CNN INDONESIA Apa itu korupsi? Menurut Undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor), korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara. Definisi ini mencakup berbagai tindakan seperti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang merugikan keuangan […]
Ketika Sumatera Menegur: Hukum yang Tenggelam di Balik Lumpur
Penulis: Antony, S.H., M.H. “Frustra feruntur leges nisi subditis et obedientibus”, demikianlah postulat Latin yang artinya hukum dibuat agar masyarakat patuh, karena kepatuhan adalah inti dari hukum (obedientia est legis essential). Kaidah hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum secara adil. Namun ketika kedua kepentingan tersebut berbenturan, maka kepentingan umum-lah yang […]
Ultra-Processed Foods: Praktis Dikonsumsi, Tapi Perlu Diwaspadai
Penulis: Miftahul Jannah, S.Gz., M.Gz. dan Kaila Najira Putri (2432051) Foto oleh Engin Akyurt: pexels.com Di tengah gaya hidup modern yang serba cepat, makanan praktis dan siap saji menjadi pilihan banyak orang. Rasanya enak, mudah didapat, dan tidak membutuhkan waktu lama untuk disiapkan. Namun, di balik kepraktisan tersebut, terdapat jenis makanan yang perlu mendapat perhatian […]