Apakah Proyek “Whoosh” Terindikasi Korupsi?

November 10, 2025

Penulis: Ryo Tanamal Daulay, S.H. (2452035)

Sumber: Tempo.co

1. Apa itu WHOOSH

Whoosh adalah akronim dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat, menghubungkan Jakarta dan Bandung melalui rute sepanjang 142,3 KM dengan memiliki 13 gerbong yang akan melayani empat stasiun pemberhentian yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Kereta cepat ini beroperasi 62 kali per harinya dengan jarak pemberangkatan setiap setengah jam, mulai jam 06.25 WIB dari Halim dan 06.05 WIB dari Tegalluar, serta beroperasi hingga malam hari. Terintegrasi dengan sejumlah moda transportasi lain, Whoosh menyediakan tiga pilihan kelas dengan harga bervariasi, mulai dari Premium Economy (Rp75.000 – 350.000), Business (Rp450.000), hingga First Class (Rp600.000).

2. Asal mula proyek pembangunan Whoosh

Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh) mengalami perjalanan panjang sejak awal gagasannya. Awalnya Jepang terlibat dalam studi kelayakan, namun China akhirnya terpilih sebagai mitra setelah menawarkan skema kemitraan business to business tanpa memerlukan jaminan pemerintah, berbeda dengan proposal Jepang. Pembangunan yang dikelola PT. KCIC konsorsium Indonesia – China ini mengalami berbagai tantangan, termasuk keterlambatan akibat masalah pembebasan lahan yang berimbas pada penundaan penyelesaian dari rencana awal 2019 menjadi 2023, serta pembengkakan biaya dari perkiraan semula US$ 5,5 miliar menjadi mendekati US$ 8 miliar. Saat ini, proyek yang sebagian besar dananya berasal dari pinjaman China Development Bank tersebut sedang dalam proses penyelidikan oleh KPK.

3. Nilai proyek Whoosh

Meskipun panjang rutenya hanya 142,3 km – jauh lebih pendek dari proyek Saudi Land Bridge sepanjang 1.500 km, investasi untuk Kereta Cepat Whoosh justru lebih besar dengan nilai US$ 7,27 miliar dibandingkan US$ 7 miliar untuk proyek Arab Saudi tersebut. Angka investasi Whoosh ini sudah mencakup pembengkakan biaya sebesar US$ 1,2 miliar, yang menyebabkan PT. KAI sebagai ketua konsorsium BUMN harus menanggung utang tambahan sebesar Rp 6,9 triliun dari China Development Bank.

Foto: Abdan Syakura/ANTARA FOTO

4. Sudut pandang Tokoh atas proyek Whoosh

Jokowi

Polemik seputar Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh) direspons Presiden Ke 7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan menekankan bahwa nilai proyek tersebut terletak pada social return on investment, seperti pengurangan polusi dan efisiensi waktu, yang jauh lebih penting daripada sekadar keuntungan finansial. Menurutnya, subsidi untuk transportasi umum seperti ini merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk membangun peradaban dan mengatasi kerugian ekonomi akibat kemacetan.

Luhut Binsar Pandjaitan

Dalam menanggapi polemik utang Kereta Cepat Whoosh, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa proyek ini memang telah bermasalah sejak awal, namun pemerintah tidak memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyelesaikannya. Langkah yang diambil adalah dengan melakukan restrukturisasi utang bersama kreditor, China Development Bank. Pernyataan ini sejalan dengan keterangan dari CEO Danantara dan Menteri Keuangan yang menegaskan bahwa pembayaran cicilan utang tahunan dapat ditutup oleh dana internal Danantara yang bersumber dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa

Pemerintah melalui Menteri Keuangan menegaskan komitmennya untuk tidak mengalokasikan dana APBN guna menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Whoosh, dengan menempatkan tanggung jawab sepenuhnya pada Danantara sebagai induk perusahaan yang dianggap mampu mengelola kewajiban finansial melalui sumber dana internal seperti dividen BUMN. Sebagai langkah solutif, Danantara sedang mempertimbangkan dua alternatif penyelesaian, yakni meningkatkan modal perusahaan atau menyerahkan pengelolaan sebagian asetnya kepada pemerintah, di tengah catatan kinerja operasional yang positif dengan rata – rata jumlah penumpang harian Whoosh mencapai 20.000 – 30.000 orang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengonfirmasi bahwa proyek Kereta Cepat Whoosh memiliki tujuan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar stasiun pemberhentiannya, sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menekankan nilai investasi sosial dari pembangunan transportasi massal. Purbaya menambahkan bahwa meskipun dampak pengembangan wilayahnya masih perlu dioptimalkan, aspek pendanaan proyek ini telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Danantara Indonesia tanpa melibatkan anggaran negara.

Mahfud MD

Isu mark up dan tingginya biaya pembiayaan dalam proyek Kereta Cepat Whoosh kini menjadi sorotan. Didorong oleh analisis Anthony Budiawan yang mempertanyakan kenaikan biaya proyek hingga 7,22 miliar dolar AS dan perbandingan suku bunga pinjaman China yang jauh lebih tinggi daripada Jepang, muncul desakan agar KPK segera turun tangan melakukan investigasi. Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa KPK tidak perlu menunggu laporan resmi untuk memulai penyelidikan, sementara pengamat lain menekankan pentingnya memeriksa kontraktor dan mengungkap transparansi kontrak proyek guna memastikan akuntabilitas.

Sebagai proyek infrastruktur strategis, Kereta Cepat Whoosh justru memunculkan polemik mengenai kedaulatan pengelolaan di mana kendali operasional dan posisi strategis masih didominasi oleh pihak Tiongkok meski secara kepemilikan saham Indonesia mayoritas. Problematika ini diperparah dengan beban keuangan yang tidak seimbang, dimana beban bunga utang mencapai Rp 2 triliun dari total pendapatan tiket Rp 5 triliun, sementara tenaga kerja lokal belum mendapatkan porsi memadai dalam jajaran manajemen. Situasi ini mendorong wacana restrukturisasi utang jangka panjang meski pemerintah tetap bersikukuh tidak akan menggunakan APBN, menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana Indonesia benar – benar memegang kendali atas proyek yang dianggap sebagai simbol kemajuan bangsa ini.

KPK

Desakan untuk mengusut dugaan mark up pada proyek Kereta Cepat Whoosh semakin menguat, dengan Anggota Komisi III DPR Abdullah menekankan KPK harus bertindak tegas menindaklanjuti temuan Mahfud MD yang menyebut biaya pembangunan per kilometer proyek mencapai 52 juta dolar AS, tiga kali lipat lebih mahal dari biaya sejenis di Tiongkok. Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa KPK mengonfirmasi telah melakukan penyelidikan sejak awal 2025 dan terus mengumpulkan berbagai bukti, sembari membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi memberikan informasi guna mengungkap praktik korupsi dalam proyek yang dinilai membebani keuangan negara ini.

5. Aspek hukum proyek whoosh

Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) menganalisis bahwa polemik pembayaran utang Whoosh bersumber dari ketidakharmonisan regulasi, di mana Kepres No. 59 Tahun 1972 secara tegas melarang pemberian jaminan pemerintah untuk kredit luar negeri BUMN, sementara Perpres No. 93 Tahun 2021 justru mengizinkan penggunaan APBN dan penjaminan pemerintah. Konflik regulasi inilah yang melatarbelakangi penolakan Menteri Keuangan untuk menggunakan APBN dan pengalihan tanggung jawab kepada BP Danantara. Untuk mengatasi kebuntuan ini, LOHPU mengusulkan presiden melakukan harmonisasi peraturan atau BP Danantara mengajukan uji kewenangan ke Mahkamah Konstitusi guna menetapkan pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut.

Guna mengungkap dugaan mark up proyek Kereta Cepat Whoosh yang diisyaratkan Mahfud MD dengan perbedaan signifikan biaya konstruksi per kilometer antara Indonesia (USD 52 juta) dan Tiongkok (USD 17-18 juta), para ahli mendorong KPK melakukan investigasi komprehensif. Yudi Purnomo dan Zaenur Rohman menekankan pentingnya audit integratif yang mencakup seluruh tahapan proyek, mulai dari proses perencanaan, alasan perubahan mitra dari Jepang ke Tiongkok, implementasi pengadaan lahan, hingga analisis penyebab defisit operasional dengan menelusuri dokumen kontrak dan memeriksa seluruh pihak terkait, meskipun investigasi ini menghadapi kompleksitas akibat keterlibatan unsur asing dalam proyek strategis ini.

Para ahli mengungkapkan bukti kuat adanya praktik mark up dalam proyek Kereta Cepat Whoosh, dimana Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara (UNTAR) Hery Firmansyah menekankan aspek pidana apabila terbukti ada kerugian negara, sementara Managing Editor PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan mengkritik sikap KPK yang dianggap lamban menangani kasus yang sudah memiliki indikasi jelas. Anthony menyoroti perubahan skema pembiayaan dari awal yang mengalihkan mitra dari Jepang ke Tiongkok dengan kenaikan biaya signifikan, serta pelanggaran janji awal dengan dikeluarkannya Perpres No. 93 Tahun 2021 yang akhirnya membuka peluang penggunaan APBN untuk menutupi pembiayaan proyek yang diduga mengalami penggelembungan anggaran hingga 60 persen.

Dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh, KPK diarahkan untuk memfokuskan pada tiga indikasi utama: selisih biaya konstruksi yang mencapai tiga kali lipat lebih tinggi di Indonesia dibandingkan standar Tiongkok, perubahan kebijakan melalui Perpres 93/2021 yang mengizinkan penggunaan APBN setelah sebelumnya dilarang, serta pembengkakan anggaran proyek sebesar Rp20 triliun dari rencana awal. Langkah proaktif KPK ini telah dikonfirmasi oleh Plt Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu yang menyatakan bahwa proses penyelidikan formal telah dimulai untuk mengusut kasus yang mencuat di era pemerintahan Jokowi ini.

6. Evaluasi pemerintah terkait proyek Whoosh

Rencana pemerintah memperpanjang jalur Kereta Cepat Whoosh hingga Surabaya diwarnai kritik dari berbagai pakar yang menuntut audit komprehensif terlebih dahulu, menyusul belum tuntasnya proses restrukturisasi utang proyek awal dengan Tiongkok. Zaenur Rahman dari Pukat UGM menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh melalui audit forensik sebelum melanjutkan proyek baru, sementara Antoni Budiawan menyerukan investigasi hukum terhadap dugaan pembengkakan biaya konstruksi yang mencapai tiga kali lipat dari standar normal. Berbagai opsi restrukturisasi sedang dibahas, termasuk perpanjangan masa pinjaman hingga 60 tahun, penyesuaian suku bunga, dan negosiasi mata uang pembayaran.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa wacana penggunaan APBN untuk melunasi utang Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu alternatif yang masih dalam tahap evaluasi, seraya menegaskan adanya koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya. Pernyataan ini merupakan respons atas penolakan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengandalkan kemampuan internal Danantara melalui dana dividen BUMN sebesar Rp 90 triliun untuk memenuhi kewajiban cicilan tahunan Rp 2 triliun. Sejalan dengan itu, COO Danantara Dony Oskaria mengemukakan dua skema penyelesaian yang sedang dikaji, penambahan modal perusahaan atau alih kelola aset infrastruktur kepada pemerintah, guna memastikan sustainability operasional KCIC yang telah menunjukkan kinerja positif dengan rata – rata 30.000 penumpang per hari.

CEO Danantara Rosan Roeslani juga menekankan bahwa evaluasi proyek Kereta Cepat Whoosh dilakukan secara holistik, tidak terbatas pada aspek finansial tetapi juga mencakup keberlanjutan operasional dan dampaknya terhadap ekosistem perkeretaapian nasional. Proses kajian yang melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah Tiongkok ini ditargetkan tuntas menjelang akhir tahun, sejalan dengan rencana pembentukan tim restrukturisasi melalui Keputusan Presiden seperti diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan. Langkah ini merupakan respons konstruktif atas penolakan Menteri Keuangan terhadap penggunaan APBN, dengan menekankan pentingnya solusi berkelanjutan yang mampu menjamin masa depan operasional Whoosh tanpa membebani anggaran negara.

Analis Kebijakan Publik Agus Pambagio merekomendasikan penundaan perluasan proyek Kereta Cepat Whoosh ke Surabaya hingga pembenahan fundamental terhadap masalah utang dan tata kelola keuangan rute Jakarta – Bandung dapat diselesaikan. Rekomendasi ini disampaikan menanggapi rencana pemerintah yang tetap berkeinginan mengembangkan proyek meski menghadapi beban utang besar, dimana Agus menekankan prioritas pada restrukturisasi utang dengan opsi perpanjangan tenor pembayaran dan optimalisasi kinerja operasional KCIC tanpa melibatkan APBN, sebelum melanjutkan ekspansi yang berisiko memperburuk beban keuangan.

Kerugian Rp 2,6 triliun dan beban utang Rp 75 triliun yang dialami PT KCIC pada 2024 menguatkan dugaan praktik penggelembungan anggaran dalam proyek Kereta Cepat Whoosh, sebagaimana diidentifikasi Prof. Anthony Budiawan melalui tiga indikator kunci : disparitas biaya konstruksi dengan standar global, skema bunga pinjaman yang tidak kompetitif, dan pembengkakan nilai proyek hingga melampaui USD 7 miliar. Menyikapi kondisi ini, Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mendesak dilakukannya audit forensik komprehensif oleh BPK yang mencakup seluruh aspek proyek dari proses lelang hingga implementasi kontrak disertai transparansi dokumen pinjaman dan percepatan restrukturisasi utang, sambil menekankan perlunya pembenahan sistem pengadaan proyek infrastruktur strategis untuk memastikan akuntabilitas dan menghindari pembebanan fiskal negara di masa depan.

Editor: Ambarwulan, S.T.

Referensi