Penulis: Prof. Dr.Andri Irfan Rifai, M.Eng.Tech., IPU, ASEAN Eng. (Guru Besar Teknik Sipil, UIB)
Setiap pagi, jutaan orang Indonesia memulai hari dengan cara yang sama: duduk di belakang kemudi – atau di atas motor – sambil merayap perlahan di tengah kemacetan. Bagi sebagian besar warga kota, ini bukan kejadian luar biasa; ini adalah rutinitas. Namun di balik aktivitas yang tampak biasa itu, tersembunyi sebuah krisis yang perlahan-lahan menggerogoti kesehatan manusia, merugikan perekonomian, dan memperparah perubahan iklim global. Data terbaru menyebutkan bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek saja mencapai Rp 100 triliun per tahun – setara dengan enam kali biaya pembangunan MRT Jakarta fase pertama. Ini bukan sekadar angka di atas kertas; ini adalah biaya peradaban yang sesungguhnya.
Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendesak: apakah ada jalan lain? Jawabannya adalah ya – dan jalan itu bernama transportasi berkelanjutan.
Apa yang Dimaksud Transportasi Berkelanjutan?
Transportasi berkelanjutan atau sustainable transport adalah sistem mobilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pergerakan manusia dan barang saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Definisi ini berangkat dari prinsip keberlanjutan (sustainability) yang telah menjadi landasan pembangunan global sejak Laporan Brundtland PBB di akhir abad ke-20, dan kini semakin relevan di tengah krisis iklim yang nyata.
Dalam konsep ini, sebuah sistem transportasi dinilai berkelanjutan apabila ia memenuhi tiga dimensi sekaligus. Dimensi lingkungan: emisi rendah, efisien dalam penggunaan energi, dan tidak merusak ekosistem. Dimensi ekonomi: terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, efisien secara biaya, dan produktif bagi perekonomian. Dimensi sosial: adil dalam aksesibilitas, aman bagi pengguna, dan inklusif bagi semua kelompok – termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Ketiga dimensi ini tidak boleh berdiri sendiri; ketiganya harus bergerak beriringan.
Secara global, sektor transportasi menyumbang sekitar 13,7 persen dari total emisi gas rumah kaca dunia – sebagian besar berasal dari kendaraan pribadi berbahan bakar fosil, logistik darat, serta transportasi udara dan laut. Di Indonesia, gambarannya bahkan lebih mengkhawatirkan: sektor transportasi menyumbang sekitar 24,63 persen dari total emisi gas rumah kaca nasional pada tahun 2024, dengan transportasi darat sebagai kontributor terbesar. Tanpa intervensi serius, emisi ini diproyeksikan hampir meningkat tiga kali lipat pada tahun 2060 jika pola mobilitas yang ada tidak berubah.
Tiga Pendekatan Strategis: Avoid – Shift – Improve
Para pakar transportasi global telah merumuskan sebuah kerangka strategis yang elegans untuk mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan, yang dikenal dengan nama Avoid – Shift – Improve (ASI). Kerangka ini sangat relevan diterapkan di Indonesia, terutama mengingat tantangan urbanisasi dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang sangat cepat.
Pertama, Avoid (Hindari) – strategi ini bertujuan mengurangi kebutuhan untuk melakukan perjalanan motorisasi. Caranya bukan dengan membatasi mobilitas manusia, melainkan dengan menata kota secara cerdas: membangun kawasan hunian, perkantoran, perdagangan, dan fasilitas publik yang berdekatan satu sama lain sehingga banyak kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi dengan berjalan kaki atau bersepeda. Ini adalah filosofi kota 15 menit yang kini menjadi tren di banyak kota maju di dunia.
Kedua, Shift (Alihkan) – mendorong perpindahan dari moda transportasi pribadi berbahan bakar fosil ke moda yang lebih berkelanjutan: angkutan umum massal, bersepeda, atau berjalan kaki. Menurut laporan Indonesia Sustainable Mobility Outlook (ISMO) 2025, strategi Shift dengan meningkatkan pangsa transportasi umum hingga 40 persen berpotensi berkontribusi pengurangan emisi sebesar 101 juta ton setara CO₂ pada tahun 2060. Ini adalah kontribusi terbesar dari ketiga strategi ASI.
Ketiga, Improve (Tingkatkan) – meningkatkan efisiensi teknologi kendaraan yang sudah ada. Ini mencakup elektrifikasi armada kendaraan, penerapan standar emisi yang lebih ketat, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan seperti biofuel, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mengoptimalkan sistem lalu lintas. Strategi Improve melalui adopsi kendaraan listrik – diproyeksikan mencapai 66 juta mobil dan 143 juta motor listrik – berpotensi menurunkan emisi hingga 210 juta ton setara CO₂ pada 2060.
Apabila ketiga strategi ASI ini diterapkan secara konsisten dan bersamaan, Indonesia berpotensi menekan emisi sektor transportasi hingga 76 persen pada tahun 2060 – dari 561 juta ton menjadi hanya 117 juta ton setara CO₂.
Pilar-Pilar Implementasi di Indonesia
Elektrifikasi Transportasi Publik
Salah satu langkah paling konkret yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia adalah elektrifikasi armada angkutan umum. Kementerian Perhubungan RI secara tegas menargetkan 90 persen elektrifikasi armada transportasi publik perkotaan pada tahun 2030. Kerangka hukumnya sudah ada: Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai menjadi payung hukum percepatan transisi ini.
Di tataran praktis, Kota Bandung sudah mengoperasikan 8 unit bus listrik dalam skema angkutan perkotaan, sementara Surabaya mengoperasikan 14 unit bus listrik. Program Mastran di Medan dan Bandung pun akan menggunakan bus listrik sebagai armada utamanya. Lebih jauh lagi, kereta api berbahan bakar biofuel dan listrik sudah beroperasi, kapal laut berbahan bakar biofuel mulai diuji coba, bahkan satu maskapai nasional telah mencoba penggunaan Bioavtur Jet 2.4. Indonesia benar-benar sedang bergerak – meski masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Transit-Oriented Development (TOD)
Transportasi berkelanjutan tidak bisa berdiri sendiri tanpa tata ruang yang mendukung. Di sinilah konsep Transit-Oriented Development (TOD) menjadi sangat penting. TOD adalah pendekatan perencanaan kota yang memusatkan pembangunan hunian, perkantoran, dan fasilitas komersial di sekitar simpul-simpul transportasi umum massal – stasiun MRT, LRT, bus rapid transit – dengan jangkauan yang nyaman bagi pejalan kaki.
Di Jakarta, konsep TOD mulai menunjukkan kemajuan yang nyata. Kawasan Dukuh Atas, misalnya, sedang dipersiapkan menjadi simpul integrasi empat moda transportasi sekaligus: MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara – sebuah proyek yang ditargetkan selesai pada 2027. Kawasan lainnya seperti Lebak Bulus dan Fatmawati juga berkembang sebagai TOD yang mengintegrasikan hunian, perkantoran, dan transportasi publik dalam satu kawasan yang kompak. Konsep ini terbukti mampu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan nilai properti di sekitar simpul transportasi.
Transportasi Tidak Bermotor (NMT)
Sepeda dan pejalan kaki sering dianggap sebagai “warga kelas dua” dalam tata kota Indonesia yang selama ini dirancang dengan paradigma pro-mobil. Padahal, Non-Motorized Transportation (NMT) adalah komponen esensial dari ekosistem transportasi berkelanjutan. Setiap perjalanan dengan angkutan umum, tanpa terkecuali, dimulai dan diakhiri dengan berjalan kaki. Maka kualitas trotoar, jalur sepeda, dan fasilitas pendukung NMT secara langsung menentukan daya tarik transportasi publik bagi masyarakat.
Penelitian di kawasan TOD Blok M, Jakarta, menunjukkan hasil yang menarik: ketika fasilitas pejalan kaki dan pesepeda diperbaiki – mulai dari desain trotoar, jalur sepeda yang terproteksi, hingga aksesibilitas penyandang disabilitas – keinginan masyarakat untuk berjalan kaki dan bersepeda meningkat secara signifikan. Ini membuktikan bahwa persoalannya bukan semata soal kebiasaan atau budaya, melainkan juga soal tersedianya infrastruktur yang layak.
Urgensi yang Nyata: Polusi, Kemacetan, dan Biaya Kesehatan
Kalau angka-angka di atas masih terasa terlalu abstrak, mari kita bicarakan dampaknya dalam bahasa yang lebih nyata. Kerugian ekonomi akibat polusi udara di Jakarta saja mencapai lebih dari Rp 45 triliun per tahun – setara dengan sekitar 22 persen dari PDB DKI Jakarta. Angka yang lebih mencengangkan datang dari laporan gabungan yang menyebut kerugian ekonomi dan beban kesehatan akibat polusi udara di wilayah Jabodetabek bisa mencapai total Rp 380 triliun per tahun ketika biaya kesehatan, produktivitas yang hilang, dan kerugian ekonomi dijumlahkan.
Penyebab utamanya bukan rahasia: emisi transportasi menyumbang antara 32 hingga 37 persen polusi udara Jabodetabek di musim hujan, dan melonjak menjadi lebih dari 50 persen di musim kemarau. Dari total 202 juta perjalanan yang terjadi setiap hari di Jakarta, hanya 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum – sisanya masih mengandalkan kendaraan pribadi yang terus bertambah sekitar 3.000 unit setiap harinya.
Dampak polusi udara ini tidak hanya menyentuh dompet; ia menyentuh paru-paru anak-anak kita. Data menunjukkan bahwa tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi berkontribusi langsung pada meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada anak-anak dan kelompok rentan. Kesehatan udara adalah hak dasar setiap warga negara – dan transportasi berkelanjutan adalah salah satu instrumen paling efektif untuk mewujudkannya.
Batam: Antara Peluang dan Tanggung Jawab
Bagi warga Batam, isu transportasi berkelanjutan bukan sekadar wacana akademis. Kota Batam adalah kota yang tumbuh dengan kecepatan luar biasa – sebagai kawasan perdagangan bebas, pusat industri, dan pintu gerbang internasional yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Pertumbuhan ini membawa berkah sekaligus tantangan: kemacetan di kawasan-kawasan industri sudah menjadi keluhan keseharian, dan sistem transportasi publik yang ada belum mampu mengimbangi kebutuhan mobilitas warganya.
Namun kabar baiknya adalah: Batam sedang bergerak. Pada Juni 2025, DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan – sebuah tonggak penting yang menjadi landasan hukum pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam. Wali Kota Batam Amsakar Achmad secara eksplisit menyatakan bahwa pembangunan BRT dan LRT akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam. Anggaran operasional BRT pun sudah ditetapkan sebesar Rp 50 miliar per tahun.
Ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan. Batam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kota-kota Indonesia yang lebih tua: kota ini masih cukup muda dalam perkembangannya, sehingga masih ada ruang untuk merancang sistem transportasinya sejak awal dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang benar – bukan menambal infrastruktur yang sudah terlanjur salah arah.
Komitmen Indonesia di Panggung Global
Konteks internasional juga tidak bisa diabaikan. Indonesia telah menetapkan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 32 persen – atau setara 912 juta ton CO₂ – secara mandiri pada tahun 2030, dan 41 persen dengan dukungan internasional. Target jangka panjangnya lebih ambisius: mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Sektor transportasi memegang peran kunci dalam realisasi komitmen ini. Kementerian Perhubungan RI pun telah menegaskan komitmennya mewujudkan transportasi rendah karbon, dengan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 8 Tahun 2023. Di level internasional, Indonesia bahkan mulai memposisikan diri sebagai pemimpin dalam Intelligent Transport Systems di kawasan Asia-Pasifik, ditandai dengan lahirnya Jakarta Declaration on Sustainable and Intelligent Urban Mobility pada forum ITS Asia Pacific 2024.
Kepercayaan dunia internasional terhadap komitmen Indonesia ini perlu dijawab dengan langkah nyata di setiap kota dan daerah, termasuk di Batam sebagai salah satu kota strategis di kawasan barat Indonesia.
Penutup: Bergerak Bersama Menuju Mobilitas yang Bermartabat
Transportasi berkelanjutan bukan sekadar tentang mengganti kendaraan berbahan bakar bensin dengan kendaraan listrik. Ia adalah tentang bagaimana kita merancang ulang cara kita bergerak – dan pada akhirnya, cara kita membangun dan menghuni kota. Ia adalah tentang memberi pilihan kepada setiap warga untuk berpindah tempat dengan aman, nyaman, terjangkau, dan tanpa meninggalkan beban berlebih bagi bumi yang akan diwariskan kepada anak cucu kita.
Tantangannya memang tidak kecil: perlu investasi besar dalam infrastruktur, perlu perubahan kebijakan di berbagai tingkatan, perlu kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat, serta — yang tak kalah pentingnya – perlu perubahan perilaku kolektif. Namun perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten.
Bagi generasi insinyur teknik sipil yang sedang dan akan terbentuk di ruang-ruang kuliah hari ini, memahami konsep transportasi berkelanjutan bukan hanya pengayaan wawasan – ini adalah bekal profesional yang akan sangat menentukan relevansi dan kontribusi mereka di masa depan. Kota-kota Indonesia yang lebih manusiawi, lebih hijau, dan lebih efisien sedang menunggu tangan-tangan terampil yang bersedia membangunnya.
Artikel ini ditulis untuk website Program Studi Teknik Sipil, Universitas Internasional Batam (UIB), sebagai bahan bacaan bagi calon mahasiswa, masyarakat Batam, dan khalayak nasional yang ingin memahami perkembangan terkini di bidang rekayasa transportasi dan infrastruktur.
Editor: Ade Jaya Saputra, S.T., M.Eng.
